Meski di Sumatera Barat kebijakan ini masih dalam tahap awal, di sejumlah daerah lain wacana pajak air permukaan terhadap sawit justru sudah memicu reaksi keras dari pelaku industri hingga petani.
Dilansir dari wawasanriau.com, rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per pohon sawit menuai penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban besar, bahkan disebut bisa mencapai triliunan rupiah per tahun jika diterapkan secara luas.
Penolakan juga datang dari organisasi industri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan tersebut akan menambah tekanan biaya di tengah banyaknya pungutan yang sudah ada. Kalangan petani juga mengingatkan bahwa setiap tambahan beban hampir pasti akan bermuara pada penurunan harga TBS.
Dalam sejumlah kasus sebelumnya di daerah sentra sawit seperti Riau dan Kalimantan, tekanan terhadap harga TBS kerap memicu aksi lapangan. Petani pernah melakukan unjuk rasa ke kantor pemerintah daerah hingga menghentikan distribusi sementara ketika harga dinilai tidak adil.
Antara PAD dan Dampak di Lapangan
Kebijakan ini mencerminkan dilema klasik daerah penghasil sumber daya.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, dampaknya harus dijaga agar tidak membebani masyarakat.
Jika dikelola dengan baik, pajak ini bisa memperkuat keuangan daerah. Namun jika tidak, beban berisiko bergeser ke kelompok paling bawah dalam rantai industri.
Kesimpulan
Perluasan pajak air permukaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD.
Sawit kini masuk dalam perhitungan.
Namun pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pendapatan, tetapi juga oleh bagaimana dampaknya dirasakan di lapangan—terutama oleh petani.
Simak Juga: Aren: Raksasa Tidur Ekonomi Desa di Tengah Syahwat Impor Gula dan Energi
