Detik Nagari – Di berbagai daerah di Indonesia, persoalan penunjukan kepala sekolah masih menyisakan catatan penting. Di tengah upaya pemerintah pusat mendorong sistem merit dan profesionalisme dalam tata kelola pendidikan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan konsisten.
Sejumlah daerah masih menghadapi persoalan klasik: jabatan kepala sekolah yang diisi oleh pelaksana tugas (PLT) dalam waktu yang berkepanjangan, serta belum optimalnya penempatan kepala sekolah definitif. Dalam beberapa kasus, kondisi ini terjadi bersamaan dengan adanya calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi, namun belum mendapatkan penugasan yang jelas.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan praktik di daerah. Padahal, sistem penyiapan calon kepala sekolah telah dirancang untuk memastikan bahwa jabatan tersebut diisi oleh individu yang kompeten, melalui proses seleksi dan pelatihan yang terukur.
Di sejumlah wilayah, penunjukan PLT yang seharusnya bersifat sementara justru berlangsung dalam jangka waktu yang tidak lagi proporsional. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan tentang efektivitas manajemen kepemimpinan pendidikan, sekaligus komitmen terhadap prinsip meritokrasi.
Fenomena yang tidak jauh berbeda juga tampak di Kabupaten Solok Selatan. Namun, dalam sejumlah aspek, persoalan yang muncul di daerah ini menunjukkan dinamika yang lebih kompleks.
Sekitar 90 tenaga pendidik di Solok Selatan diketahui telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai calon kepala sekolah. Mereka merupakan bagian dari sistem penyiapan kepemimpinan pendidikan yang secara formal telah memenuhi syarat untuk ditugaskan. Namun hingga kini, penempatan mereka belum juga terealisasi secara nyata.
Penundaan ini disebut berkaitan dengan penyesuaian terhadap regulasi baru, termasuk pendataan ulang kepala sekolah yang akan pensiun atau telah habis masa jabatannya. Secara administratif, alasan tersebut dapat dipahami. Namun ketika penundaan berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, muncul pertanyaan mendasar: jika kebutuhan sudah teridentifikasi dan kandidat telah tersedia, apa yang sebenarnya menghambat proses penugasan?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi di sejumlah sekolah. Posisi kepala sekolah masih diisi oleh pelaksana tugas, yang secara prinsip hanya bersifat sementara. Dalam praktik pemerintahan, penugasan PLT umumnya dibatasi dalam waktu tertentu untuk menjaga stabilitas dan kepastian kepemimpinan.
Namun dari penelusuran di lapangan, jabatan tersebut disebut berlangsung cukup lama, bahkan melampaui batas kewajaran. Sejumlah sumber juga menyebut adanya kepala sekolah yang telah melewati masa jabatan maksimal.
Dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), status mereka bahkan disebut telah berubah menjadi tidak valid. Meski demikian, mereka masih tetap menjalankan fungsi sebagai kepala sekolah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sinkronisasi antara data administratif dan praktik di lapangan.
Situasi tersebut bukan hanya berdampak pada aspek legalitas jabatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi sistem yang lebih luas, termasuk verifikasi tunjangan profesi guru yang bergantung pada validitas data.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan terkait kesesuaian proses penunjukan kepala sekolah dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa nama yang sebelumnya mengisi jabatan pelaksana tugas disebut belum sepenuhnya memenuhi prasyarat formal, seperti sertifikat calon kepala sekolah atau pelatihan kepemimpinan pendidikan.
Meski status mereka dalam sistem administrasi tidak lagi tercatat sebagai pelaksana tugas, perbedaan antara status administratif dan dasar hukum penugasan menjadi celah yang berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.
Isu lain yang berkembang di kalangan tenaga pendidik adalah dugaan adanya pertimbangan non-teknis dalam penunjukan kepala sekolah pada awal periode kepemimpinan daerah beberapa waktu lalu. Sejumlah guru menyebut bahwa mutasi dan penunjukan saat itu tidak sepenuhnya berbasis pada kualifikasi profesional, melainkan dipersepsikan berkaitan dengan kedekatan personal maupun loyalitas.
Meski tidak mudah diverifikasi secara terbuka, pola yang muncul—mulai dari bertahannya jabatan PLT dalam jangka panjang, belum ditempatkannya calon kepala sekolah yang telah lulus, hingga distribusi guru yang tidak merata—memperkuat persepsi adanya penyimpangan dari prinsip meritokrasi.
Seorang pengamat pendidikan di Sumatera Barat menilai bahwa praktik penunjukan pelaksana tugas yang berlangsung terlalu lama berpotensi menyalahi prinsip tata kelola yang sehat. “PLT itu sifatnya darurat. Kalau berlangsung lama tanpa kejelasan, itu menandakan ada masalah dalam manajemen kepemimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seharusnya menjadi solusi, bukan justru dibiarkan menunggu. “Kalau sistem sudah menyiapkan kandidat, penundaan harus transparan dan punya alasan kuat. Jika tidak, wajar publik mempertanyakan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan seorang akademisi bidang manajemen pendidikan dari salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera. Ia menilai, ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik membuka ruang subjektivitas dalam pengambilan keputusan.
“Ketika sistem merit tidak dijalankan secara konsisten, ruang interpretasi akan melebar. Di situ potensi distorsi kebijakan muncul,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak jangka panjang dari kepemimpinan yang tidak definitif. “Kepala sekolah bukan hanya jabatan administratif, tetapi pemimpin akademik. Jika statusnya tidak jelas, maka arah kepemimpinan juga menjadi terbatas,” katanya.
Di tingkat internal sekolah, kondisi ini turut memengaruhi dinamika kerja. Sejumlah guru mengaku memilih diam ketika menghadapi kebijakan yang dianggap tidak tepat, termasuk dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Bukan tidak tahu, tapi kami tidak dalam posisi yang aman untuk bicara,” ujar seorang guru.
Dalam situasi seperti ini, mekanisme pengawasan internal menjadi lemah. Peran bendahara sekolah yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kontrol keuangan disebut lebih bersifat administratif, sementara keputusan strategis tetap terpusat pada kepala sekolah.
Persoalan lain muncul dalam distribusi tenaga pendidik. Sejumlah guru mengaku mengalami mutasi ke wilayah yang lebih terpencil, sementara di sisi lain terdapat sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar kebijakan dalam penataan sumber daya manusia pendidikan.
Kondisi tata kelola kepemimpinan sekolah ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, capaian indikator pendidikan Kabupaten Solok Selatan disebut masih berada di kelompok bawah di tingkat provinsi dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Meski capaian pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, kualitas kepemimpinan sekolah merupakan salah satu variabel kunci yang tidak dapat diabaikan. Dalam berbagai kajian manajemen pendidikan, kepemimpinan yang efektif berkorelasi dengan peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah.
Ketika posisi kepala sekolah diisi oleh pejabat sementara dalam jangka waktu panjang, atau ketika penempatan pemimpin definitif tidak berjalan optimal, maka arah kebijakan di tingkat sekolah berpotensi kehilangan konsistensi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkontribusi pada stagnasi kualitas pendidikan.
Jika ditarik lebih jauh, seluruh kondisi ini mencerminkan persoalan yang lebih besar: belum sinkronnya antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Regulasi telah mengatur bahwa penugasan kepala sekolah harus berbasis merit, memiliki batas waktu yang jelas, dan didukung oleh sistem penyiapan yang terstruktur.
Namun dalam praktik, dinamika di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda.
Di satu sisi, sistem telah disiapkan. Di sisi lain, implementasinya belum sepenuhnya berjalan.
Akibatnya, sekolah berada dalam situasi yang tidak ideal: dipimpin oleh pejabat sementara dalam jangka waktu panjang, diwarnai ketidakpastian kepemimpinan, serta lemahnya ruang partisipasi internal.
Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin tidak langsung terlihat dampaknya. Namun dalam jangka panjang, akumulasi persoalan tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan.
Pada titik ini, persoalan tidak lagi sekadar administratif. Ia telah bergeser menjadi pertanyaan tentang komitmen terhadap prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
Pertanyaan akhirnya kembali sederhana: ketika calon pemimpin telah disiapkan dan sistem telah memberi arah, apa yang sebenarnya menghambat proses penugasan?
Tanpa keterbukaan dalam menjawab pertanyaan tersebut, publik akan terus berada dalam ruang spekulasi—dan pendidikan berisiko kehilangan arah yang seharusnya ditopang oleh kepemimpinan yang jelas dan berintegritas.Tanpa transparansi dalam proses penugasan dan penataan kepemimpinan sekolah, publik akan terus dihadapkan pada pertanyaan yang sama: apakah pendidikan dikelola sebagai sistem profesional, atau sekadar perpanjangan dari kepentingan di luar itu.
BACA JUGA : Ketika “Sementara” Menjadi Terlalu Lama: Membaca Ulang Fenomena PLT Kepala Sekolah
