Jakarta – Di tengah dinamika politik pasca Pemilu 2024, kemunculan Partai Rakyat Indonesia (PRI) menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dicermati. Dideklarasikan pada 2025, partai ini hadir dengan narasi kerakyatan sebuah jargon yang akrab di telinga publik, namun kerap dipertanyakan implementasinya.
Di atas kertas, PRI tampak seperti partai baru yang ingin menawarkan alternatif. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, komposisi tokoh di dalamnya justru memperlihatkan pola lama dalam wajah yang berbeda.
Nama yang paling menonjol dalam struktur PRI adalah Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang pernah terseret kasus korupsi besar. Kehadirannya sebagai ketua umum langsung memantik pertanyaan: sejauh mana partai ini benar-benar membawa semangat pembaruan?
Di sisi lain, posisi Dewan Pembina diisi oleh Wiranto, tokoh lama dengan rekam jejak panjang di militer dan politik nasional. Kombinasi dua figur ini menunjukkan bahwa PRI tidak sepenuhnya lahir dari ruang kosong, melainkan dari jaringan kekuasaan yang telah lama eksis.
Fenomena ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Partai baru kerap menjadi wadah bagi elite lama untuk kembali mengonsolidasikan kekuatan, terutama setelah mengalami fragmentasi atau kehilangan pengaruh di partai sebelumnya.
Berbeda dengan partai baru yang muncul sebagai oposisi, PRI justru menunjukkan kecenderungan berada dalam orbit kekuasaan. Tidak ada narasi konfrontatif terhadap pemerintah, bahkan sejumlah pernyataan awalnya mengarah pada dukungan terhadap agenda pemerintahan saat ini.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa PRI bukan sekadar partai alternatif, melainkan bagian dari strategi ekspansi politik yang lebih luas—sebagai “kendaraan tambahan” di luar partai utama.
Jika asumsi ini benar, maka PRI berpotensi memainkan peran sebagai partai satelit: tidak dominan, tetapi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Meski sudah dideklarasikan, struktur PRI di daerah masih belum terlihat solid. Di banyak wilayah, termasuk Sumatera Barat, belum tampak kehadiran organisasi yang kuat dan terbuka ke publik.
Ini menandakan bahwa PRI masih berada dalam tahap konsolidasi awal. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa partai dengan jaringan elite yang kuat sering kali mampu bergerak cepat begitu momentum politik terbentuk.
Pertanyaannya bukan lagi apakah PRI bisa berkembang, tetapi seberapa jauh ia mampu membangun basis riil di luar lingkar elite.
Dengan membawa nama “Rakyat”, PRI memposisikan diri sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Namun, publik tentu akan menguji apakah narasi tersebut sejalan dengan praktik politik yang dijalankan.
Apakah PRI benar-benar akan menjadi representasi kepentingan rakyat, atau sekadar menjadi kendaraan baru bagi elite lama untuk kembali berkuasa?
Kemunculan Partai Rakyat Indonesia memperlihatkan satu hal yang konsisten dalam politik Indonesia: perubahan tidak selalu berarti pembaruan.
Di balik nama baru dan slogan kerakyatan, sering kali tersimpan struktur lama yang hanya berganti kemasan. Dalam konteks ini, PRI menjadi contoh nyata bagaimana politik bekerja—bukan hanya soal siapa yang baru, tetapi siapa yang tetap bertahan di balik layar.
Waktu akan menjadi penentu, apakah PRI mampu keluar dari bayang-bayang masa lalu, atau justru mengulang pola yang sama dengan wajah yang berbeda.
Simak Juga : Gerakan Rakyat: Dari Relawan ke Partai, Jalan Politik Baru Anies?
Respon (1)