Di Balik MBG: Anggaran Raksasa, Kepercayaan yang Mulai Retak
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
- print Cetak

Mayoritas responden menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tepat sasaran dan lebih menguntungkan pihak tertentu.
DetikNagari.id – Di atas kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji besar negara kepada generasi masa depan. Anggaran ratusan triliun rupiah digelontorkan, jaringan dapur dibangun, distribusi dirancang menjangkau anak-anak hingga ibu hamil. Semuanya terdengar seperti langkah besar yang tak terbantahkan.
Tapi di lapangan, cerita yang muncul tidak selalu seindah itu.
Survei yang dirilis Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 memberi gambaran yang lebih jujur tentang apa yang dirasakan warga. Dari 1.168 responden, sebagian besar adalah mereka yang bersentuhan langsung dengan program ini. Mereka bukan penonton. Mereka penerima. Mereka yang seharusnya merasakan dampak pertama.
Dan dari merekalah keraguan itu mulai terdengar.
Bukan sekadar soal rasa makanan atau variasi menu. Yang dipertanyakan justru arah program itu sendiri. Ketika diminta menjawab siapa yang paling diuntungkan, mayoritas responden tidak menunjuk anak-anak atau keluarga. Sebaliknya, 88,5 persen menilai manfaat lebih banyak mengalir ke elite politik dan pengelola program.
Di titik ini, masalahnya tidak lagi teknis.
Ia berubah menjadi soal kepercayaan.
Warga mulai melihat ada jarak antara tujuan yang dijanjikan dan hasil yang mereka terima. Ada perasaan bahwa sesuatu hilang di tengah jalan—entah di level pengelolaan, distribusi, atau mungkin dalam struktur yang lebih besar dari sekadar program itu sendiri.
Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sekitar 87 persen responden percaya program ini rawan korupsi. Angka yang tinggi untuk sebuah kebijakan publik yang masih relatif baru berjalan.
Lebih jauh lagi, 79 persen menilai kualitas makanan yang diterima tidak mencerminkan anggaran yang tersedia. Ada yang menyebut porsi makin sederhana, ada yang merasa kualitas menurun dari waktu ke waktu. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan apakah penghematan yang terjadi benar-benar untuk efisiensi, atau justru membuka ruang keuntungan di tempat lain.
Pengalaman-pengalaman kecil ini, jika dikumpulkan, membentuk satu gambaran besar. Bahwa program yang seharusnya sederhana—memberi makan dengan layak—ternyata berjalan dalam sistem yang tidak sesederhana itu.
Di sinilah Porec melihat persoalan yang lebih dalam. Bukan hanya soal distribusi atau kualitas makanan, tapi tentang bagaimana program ini dikelola. Tentang siapa yang memegang kendali. Tentang bagaimana keputusan diambil.
Ketika sebuah program besar berjalan dalam ruang yang tidak sepenuhnya transparan, maka yang tumbuh bukan hanya keraguan, tapi juga asumsi. Dan asumsi, ketika dibiarkan, perlahan berubah menjadi keyakinan publik.
Itu yang tampak dari sikap responden terhadap masa depan MBG. Hanya sekitar satu dari lima yang masih mendukung program ini dilanjutkan dalam bentuknya sekarang. Selebihnya ingin ada perubahan, bahkan perombakan.
Menariknya, ketidakpuasan ini tidak membuat warga diam. Justru sebaliknya. Mereka mulai bersuara, mencari saluran, menyampaikan pengalaman. Sebagian lewat media sosial, sebagian melalui jalur resmi, sebagian lagi lewat gerakan bersama.
Ada kegelisahan di sana. Tapi juga ada harapan bahwa sesuatu masih bisa diperbaiki.
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program makan. Ia adalah ujian tentang bagaimana negara mengelola kepercayaan. Tentang apakah kebijakan besar bisa tetap berpijak pada kebutuhan paling dasar warganya.
Karena di balik angka anggaran yang besar, ada hal yang jauh lebih rapuh.
Kepercayaan.
Simak Juga : ⚖️ Makan Bergizi Gratis Digugat ke MK: Antara Kebijakan Sosial dan Ujian Konstitusi Anggaran Negara
- Penulis: Redaksi
- Editor: Tim Editorial Detik Nagari
- Sumber: policyresearch.id

Saat ini belum ada komentar